Lord Stevens dari Cancer Research UK mendukung RUU Tembakau dan Vape, menyebut ada “pedang Damocles” yang menggerakkan perubahan. Ia menegaskan risiko kesehatan bagi pengguna vape yang tidak pernah merokok. Duha kritik muncul soal kekuasaan menteri dalam regulasi, sementara RUU ini berusaha mencegah generasi muda terpapar produk tembakau.
Ketua Cancer Research UK, Lord Stevens dari Birmingham, mengungkapkan pandangannya terkait perubahan dalam sektor merokok dan vaping. Ia menyebutkan ada “pedang Damocles” yang mendorong perubahan saat mendukung rencana pemerintah untuk menghasilkan generasi bebas asap rokok. Ia memperingatkan bahwa tidak ada manfaat kesehatan jika pengguna vape terjebak dalam kecanduan nikotin, apalagi jika mereka tidak pernah merokok sebelumnya.
Lord Stevens mengatakan pentingnya ada “fleksibilitas” dalam RUU Tembakau dan Vape, yang memberikan wewenang kepada menteri untuk menetapkan aturan mengenai kemasan produk tembakau dan e-rokok. Di sisi lain, Baroness Merron selaku Menteri Kesehatan menganggap undang-undang ini krusial dalam peralihan dari pengobatan ke pencegahan dalam sistem kesehatan.
Earl Howe, mantan menteri kesehatan dari Partai Konservatif, menyoroti bahwa meskipun ada produk seperti kantong nikotin yang memerlukan banyak regulasi, RUU ini memberikan kekuasaan yang luas kepada menteri dengan pengawasan parlementer yang terbatas. Stevens menekankan pentingnya menemukan keseimbangan dalam regulasi vaping, menegaskan bahwa meskipun para perokok yang beralih ke vaping membuat ancaman bagi kesehatan berkurang, tak ada keuntungan kesehatan bagi yang belum pernah merokok.
Dalam sesi di parlemen, ia memamerkan paket vape dan kartu Pokemon untuk menunjukkan bagaimana produk ini dipamerkan di ketinggian anak-anak. “Tidak benar industri telah berubah. Pedang Damocles itulah yang memicu perubahan,” ungkapnya. Baroness Merron juga menggambarkan kekuatan untuk membuat regulasi sebagai sarana melindungi konsumen.
RUU tersebut akan memberikan kekuasaan kepada menteri untuk menetapkan area bebas asap, dengan rencana larangan merokok di area yang sering dikunjungi anak-anak. Howe mencatat RUU ini memiliki 66 kekuasaan delegasi yang dapat digunakan menteri setelah disahkan. “Kita tidak tahu bagaimana kekuasaan ini akan digunakan,” katanya.
Baroness Northover dari Partai Liberal Demokrat menekankan perlunya RUU ini agar lebih ketat, mengingat sejarah industri tembakau yang selalu berinovasi. Lord Stevens juga menyoroti masalah struktural industri tembakau yang setiap tahun membunuh 80.000 pelanggan setianya, sehingga harus mencari pelanggan baru. RUU ini berupaya untuk mengatasi masalah itu.
RUU ini mengusulkan larangan penjualan tembakau kepada orang yang lahir setelah 1 Januari 2009. Stevens berargumen, “Mengapa tidak menaikkan batas usia jual menjadi 25 tahun?” Namun, ia bakal memerlukan waktu hingga 2034 untuk mengevaluasi efektivitas RUU ini, sebelum akhirnya menghadapi kekhawatiran tentang hilangnya pajak dari penjualan tembakau.
RUU Tembakau dan Vape yang diajukan pemerintah diimbangi oleh pendapat ahli tentang pentingnya fleksibilitas regulasi. Dalam парламента, Lord Stevens dan lainnya menggarisbawahi risiko kesehatan apabila pengguna vape tanpa dasar perokok sebelumnya. Meski ada dukungan untuk langkah-langkah pencegahan, kritik mengenai kekuasaan yang luas bagi menteri dalam regulasi masih terdengar. Fokus utama tetap mencegah anak-anak terpapar produk tembakau dan nikotin.
Sumber Asli: www.gazetteherald.co.uk
